Menurut berbagai berita di media cetak maupun elektronik harga cabai sekarang melambung tinggi dan menembus angka yang fantastis pada kisaran 100 ribu perkilo gram nya. Bagi sebagian orang yang tidak suka makan cabai, harga cabai yang melambung tinggi itu tidak menimbulkan kecemasan yang bisa mengancam ekonomi keluarganya.
Namun disebagian masyarakat penikmat cabai, melonjaknya harga cabai dapat mempengaruhi daya belinya untuk barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Yang dapat langsung kena dampak melambungnya harga cabai adalah pengusaha kecil yang menjadikan cabai sebagai bagian bahan pokok produknya, lihat saja seperti pedagang bakso, empe empe Palembang dan perusahaan-perusahaan yang menyedikan jasa kuliner seperti rumah makan padang dan rumah makan khas Sambal Cibiuk.
Melonjaknya harga komoditas cabai ini juga menjadi pemicu terjadinya inflasi. Inflasi pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan makanan beras dan cabai, harga kedua komoditas tersebut terus melambung di setiap daerah. Harga Cabai yang melonjak hampir 200 -250% dari harga biasanya, harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional di seluruh Indonesia berkisar antara 80 ribu hingga 100 ribu rupiah, hampir dua kali lipat lebih mahal daripada harga pada hari-hari biasa yaitu 35 - 40 ribu perkilogram.
Para pedagang di pasar tradisional mengungkapkan, penyebab kenaikan yang sangat menyolok ini terjadi karena kurangnya pasokan cabe merah ke pasar-pasar tradisional dari daerah penghasil karena masalah gagal panen akibat cuaca yang tidak menentu hampir di seluruh Indonesia. Di samping itu para spekulan memanfaatkan kesempatan untuk menimbun komoditi yang sedang mengalami kekurangan stok.
Pedagang serta penyedia jasa kuliner tentunya tidak mau hanya karena melambungnya harga cabai mereka menghentikan produksinya, karena akan menimbulkan cost yang tinggi dan dampak sosial yang tidak menguntungkan. Andaikan penjual bakso misalnya, menghentikan produksinya, maka berapa puluh unit-unit usaha yang berhubungan erat dengan bakso akan gulung tikar, dari mulai industri daging, terigu, minuman kemasan dan juga si penjualnya yang tidak punya kerjaan. Maka untuk mensiasati dari harga cabai melambung tersebut, para pengusaha tersebut beramai-ramai menaikan harga barang daganganya. Tentunya yang jadi korban adalah rakyat kecil yang tidak tercover oleh dunia usaha, mereka yang kerjaannya serabutan, kuli-kuli kasar, dan pedagang asongan. Mereka sudah terbebani dengan biaya hidup yang tinggi, dan hanya untuk mencicipi semangkuk bakso saja kegemarannya mereka harus berfikir ulang karena harganya sudah tidak mampu lagi mereka beli.
Hukum pasar membuktikan bahwa semakin barang sulit diperoleh maka barang itu menjadi primadona dan harganya pun meroket tinggi. Melambungnya harga capai karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya kondisi cuaca yang tidak menentu yang mengakibatkan sentra-sentra penghasil capai gagal panen ataupun ada permainan tengkulak yang sengaja menimbun persediaan cabai untuk mengeruk untung sebesar-besarnya dikemudian hari bila suatu saat cabai langka dipasaran dan dapat dibuktikan kurun terakhir ini.
Kelangkaan dan kesulitan masyarakat untuk memperoleh cabai dewasa ini hanya sebagian kecil dari berbagai permasalahan ekonomi di negeri ini. Kalau dirunut kembali perekonomian Indonesia sering kembali terjadi gejolak pasar yang mengakibatkan inflasi yang naik secara signifikan. Contohnya tatkala Pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, respon pasar begitu terasa sekali, harga-harga melambung tinggi dan sulit ditekan walaupun pemerintah berkali-kali mengadakan opresi pasar dan daya beli masyarakat menurun.
Berbagai permasalahan tersebut, karena bangsa ini terjebak pada sistem ekonomi kapitalis. Ideologi Ekonomi kapitalis menyerahkan seluruh perekonomian pada sistem pasar, produk-produk yang dihasilkan harus bersaing dengan produk-produk yang lainnya, kalau lah produk itu kalah bersaing dari segi kualitasnya,maka lambat laun produk tersebut akan menghilang dipasaran karena pabriknya gulung tikar. Kenyataan itu kini menghantui produsen-produsen dalam negeri, akibat sudah dibelakukannya pergadangan bebas antar negara kita dengan Cina dan produk Cina kualitasnya lebih bermutu maka banyak produk dalam negeri mulai ditinggalkan oleh pemintnya dan beralih ke produk-produk cina dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau.
Showing posts with label Tulisan. Show all posts
Showing posts with label Tulisan. Show all posts
Sunday, January 23, 2011
Thursday, January 20, 2011
Kelaparan dan Diversifikasi Pangan
Beberapa waktu yang lalu kita disuguhi dari berbagi media, mengenai kasus busung lapar yang terjadi, kasus gizi buruk Karena kurangnya asupan dari bahan makanan yang bergizi, dan banyaknya para pengungsi yang belum ataupun tidak menerima bahan pangan. Sehingga sebagai manusia yang peduli terhadap sesamanya, kita menjadi sedih dan terpukul mendengarnya.
Itu adalah sekelumit permasalahan yang dialami bangsa ini, dimana pemerintahnya salah urus mengenai dunia pangan, yang sebenarnya merupakan kebutuhan yang sangat hakiki yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara. Hal ini tentunya dapat diantisipasi jika pemerintah serius dalam mengurus masalah pangan dengan penekanan dan memperhatikan kepada kearifan lokal dalam artian meningkatkan program diversifikasi pangan. Pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2005 yang lalu merupakan tantangan bagi perintah. Apakah program tersebut mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa ini, terutama dalam hal pengadaan pangan bagi warganya.
Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi, sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Manusia dengan segala kemampuannya selalu berusaha mencukupi kebutuhannya dengan berbagai cara. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tentram, serta sejahtera lahir dan bathin, oleh karena itu semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan merata. Oleh karena itu, kecukupan pangan bagi suatu bangsa merupakan suatu hal yang sangat strategis. Dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan pangan yang baik dari segi jumlah, mutu dan ketersediaannya yang terjangkau, sehingga Kondisi ketahanan pangan dapat terpenuhi, sesuai dengan undang-undang No. 7 Tahun 1996 menyatakan bahwa pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang tercermin dari : (1) tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3) merata; dan (4) terjangkau. Dari pengertian tersebut jelas sekali kalau pemerintah diberikan amanah untuk bisa mengisi perut-perut rakyatnya secara cukup baik dari segi jumlah dan kualitasnya.
Masalah busung lapar dan kondisi gizi buruk mungkin saja dapat tidak terjadi jikalau saja, pemerintah baik pusat dan daerah memenuhi kewajibannya bedasarkan UU No. 7 Tahun 1996. Ketahanan pangan merupakan kunci dari hal itu, dimana untuk memenuhi kondisi itu harus memacu peningkatan produktivitas pertanian, melakukan impor ataupun melakukan diversifikasi pangan yang merupakan alternatif yang sangat relevan pada saat sekarang. Mewujudkan kondisi ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian bukan suatu hal yang sangat sederhana, karena membutuhkan waktu perencanaan yang mantap, apalagi membutuhkan waktu yang relatif lama. Memang dengan dicanangkannya Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan oleh Presiden SBY, merupakan suatu hal yang positif dalam peningkatan volume pangan dan salah satu tujuan dari program ini adalah swasembada pangan yang menuju ketahanan pangan, namun sekali lagi hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama.
Sedangkan rakyat kita sudah menderita kekurangan gizi, busung lapar bahkan sudah menyebabkan timbulnya korban. Apaka kita masih ingin menunggu program ini berjalan sambil menghitung koban-korban lain berjatuhan satu-persatu. Jika, pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk melakukan impor pangan dari luar negeri guna memasok makanan yang bergizi kedaerah-daerah yang rawan busung lapar, memang tindakan yang cukup tepat dan cepat untuk menanggulangi bahaya kelaparan tersebut. Namun, satu hal yang kita mungkin lupa bahwa dengan melakukan impor secara terus menerus kita akan mengalamai ketergantungan kepada pihak luar, pasar akan terdistorsi dengan merebaknya produk-produk impor karena kran impor yang dibuka oleh pemerintah dengan pajak rendah. Impor juga akan membebani pengeluaran negara, memang langkah cepat sebagai tindakan awal, pemerintah bisa saja melakukan impor baru diikuti oleh program diversifikasi pangan.
Diversifikasi pangan
Pemerintah sebagai penjamin terhadap ketersediaan pangan bagi warga negaranya, tidak bisa hanya terpaku kepada ketersediaan beras saja. Harus ada suatu diversifikasi pangan untuk menjamin ketahanan pangan, karena ketika kita berbicara mengenai pangan yang terpikirkan oleh kita adalah beras dan beras. Mindset manusia Indonesia harus mampu dirubah bahwa pangan itu hanya beras saja, sehingga budaya kalau belum makan nasi sama saja belum makan yang melekat di warga kita bisa kita tanggalkan. Diversifikasi harus digalakkan dengan berusaha mengkonsumsi atau mengganti pola makan nasi dengan pangan lainnya seperti mie, ubi, sagu, dan lainnya yang nilai gizi dan kalorinya setara denga nasi. China dan Vietnam mempunyai kebudayaan untuk memakan mie, India mempunyai kebudayaan memakan roti, sedangkan kita, negara yang jelas-jelas mempunyai beragam makanan, seperti Pecel, Gado-gado, Papeda dan lainnya yang tak kalah dengan China dan Vietnam dengan mie-nya, dan India dengan rotinya.
Jumlah penduduk Indonesia yang pada saat sekarang ini berjumlah 220 juta jiwa lebih merupkan suatu angka yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pangannnya, sehingga tak heran bila ketahanan pangan kita yang tidak pernah beres akan menimbulkan ancaman kelaparan yang akhirnya dapat menimbulkan kerawanan terhadap kestabilan keamanan bangsa. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemantapan ketahanan pangan harus dilakukan dengan (a) diversifikasi pangan, mengandalkan keunggulan keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya (termaksuk budaya dan kebiasaan pangan) lokal; (b) mengutamakan produksi dalam negeri, dan menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau; dan (c) peningkatan pendapatan masyarakat terutama petani dan nelayan.
Pangan lokal
Meski hambatan-hambatan itu nyata, mengembalikan kejayaan pangan lokal tidaklah sulit. Hanya diperlukan perhatian dan dukungan semestinya dari pemerintah. Sama halnya dengan Pemerintah Jepang, dukungan itu dapat diberikan melalui banyak cara, mulai dari bantuan teknologi pascapanen, penyediaan bibit berkualitas, pengembangan teknologi pengolahan pangan, penyediaan infrastruktur gudang, penjaminan pasar, sampai promosi.
Potensi ketersediaan pangan lokal sangat melimpah. Misalnya umbi-umbian, tidak seperti beras, umbi-umbian dapat tumbuh dengan baik di hampir seluruh wilayah di Indonesia, bahkan dapat ditanam di lantai hutan sebagai tanaman sela. Sebagai gambaran jika satu persen lantai hutan Indonesia ditanami ubi kayu berpotensi menghasilkan 20 juta ton ubi kayu segar atau setara 7 juta ton tepung ubi kayu. Biaya investasi untuk mengembangkan lahan sehingga siap ditanami umbi-umbian jauh lebih kecil dibandingkan dengan investasi pembukaan lahan untuk padi.
Agar dapat menggantikan beras, pengolahan umbi-umbian menjadi tepung adalah pilihan terbaik dengan beberapa alasan. Pertama, tepung adalah produk yang praktis dari sisi penggunaan. Dalam bentuk tepung, produk bisa langsung diproses sebagai makanan instan atau sebagai bahan baku produk pangan lain. Kedua, teknologi pengolahan tepung sangat mudah dikuasai dengan biaya murah. Karena itu, para pelaku usaha skala kecil-menengah juga dapat terlibat dalam mengembangkan usaha ini. Ketiga, tepung mudah difortifikasi dengan nutrisi yang diperlukan. Dan keempat, masyarakat telah terbiasa mengonsumsi makanan yang berasal dari tepung.
Baru-baru ini tim peneliti pangan dari sebuah universitas di Jawa Timur berhasil mengembangkan tepung ubi kayu dengan karakteristik tertentu yang memungkinkannya dapat menggantikan beras dan terigu. Tepung tesebutyang harga pokok produksinya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pokok produksi terigu telah digunakan untuk membuat berbagai bahan makanan olahan, seperti roti, kue kering, kue basah, mi instan, dan mi basah.
Bisa dibayangkan, dari satu persen lantai hutan saja, kita dapat menghasilkan 7 juta ton tepung ubi kayu, suatu jumlah yang dapat menambal kekurangan beras secara signifikan sehingga kita tidak lagi harus mengimpor. Kita juga dapat mengganti penggunaan terigu, bahan pangan yang setiap tahun juga kita impor sekitar 4 juta ton. Belum lagi efek lain, seperti penciptaan banyak lapangan kerja baru di sektor budidayaĆ¢€”sektor ini umumnya padat karya, industri pengolahan dan pemasaran.
Jadi jelas sekali bahwa fenomena bahaya kelaparan, kurang gizi, busung lapar bahkan sampai bahaya kematian dapat dicegah dengan program diversifikasi ini menuju ketahanan pangan yang dicita-citakan. Oleh karena itu dituntut keseriusan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang menikmati pemerataan pembangunan, sehingga lost generation dapat kita cegah bersama. Sehingga salah satu criteria keberhasilan dari Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah dengan terciptanya kondisi ketahanan pangan yang berbasis pada kebudayaan dan sumberdaya lokal. Besar harapan, baik Pemerintah Pusat dan Daerah bisa bekerjasama sesuai jargon Presiden SBY 'Bersama Kita Bisa' mampu mewujudkan terciptanya kondisi masyarakat yang hidup dalam tingkat dan kondisi gizi yang baik melalui Program Revilatisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Hanya dengan memberi perhatian cukup ke pengembangan pangan lokal, kita dapat menuntaskan masalah impor beras
Itu adalah sekelumit permasalahan yang dialami bangsa ini, dimana pemerintahnya salah urus mengenai dunia pangan, yang sebenarnya merupakan kebutuhan yang sangat hakiki yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara. Hal ini tentunya dapat diantisipasi jika pemerintah serius dalam mengurus masalah pangan dengan penekanan dan memperhatikan kepada kearifan lokal dalam artian meningkatkan program diversifikasi pangan. Pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2005 yang lalu merupakan tantangan bagi perintah. Apakah program tersebut mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa ini, terutama dalam hal pengadaan pangan bagi warganya.
Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi, sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Manusia dengan segala kemampuannya selalu berusaha mencukupi kebutuhannya dengan berbagai cara. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tentram, serta sejahtera lahir dan bathin, oleh karena itu semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan merata. Oleh karena itu, kecukupan pangan bagi suatu bangsa merupakan suatu hal yang sangat strategis. Dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan pangan yang baik dari segi jumlah, mutu dan ketersediaannya yang terjangkau, sehingga Kondisi ketahanan pangan dapat terpenuhi, sesuai dengan undang-undang No. 7 Tahun 1996 menyatakan bahwa pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang tercermin dari : (1) tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3) merata; dan (4) terjangkau. Dari pengertian tersebut jelas sekali kalau pemerintah diberikan amanah untuk bisa mengisi perut-perut rakyatnya secara cukup baik dari segi jumlah dan kualitasnya.
Masalah busung lapar dan kondisi gizi buruk mungkin saja dapat tidak terjadi jikalau saja, pemerintah baik pusat dan daerah memenuhi kewajibannya bedasarkan UU No. 7 Tahun 1996. Ketahanan pangan merupakan kunci dari hal itu, dimana untuk memenuhi kondisi itu harus memacu peningkatan produktivitas pertanian, melakukan impor ataupun melakukan diversifikasi pangan yang merupakan alternatif yang sangat relevan pada saat sekarang. Mewujudkan kondisi ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian bukan suatu hal yang sangat sederhana, karena membutuhkan waktu perencanaan yang mantap, apalagi membutuhkan waktu yang relatif lama. Memang dengan dicanangkannya Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan oleh Presiden SBY, merupakan suatu hal yang positif dalam peningkatan volume pangan dan salah satu tujuan dari program ini adalah swasembada pangan yang menuju ketahanan pangan, namun sekali lagi hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama.
Sedangkan rakyat kita sudah menderita kekurangan gizi, busung lapar bahkan sudah menyebabkan timbulnya korban. Apaka kita masih ingin menunggu program ini berjalan sambil menghitung koban-korban lain berjatuhan satu-persatu. Jika, pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk melakukan impor pangan dari luar negeri guna memasok makanan yang bergizi kedaerah-daerah yang rawan busung lapar, memang tindakan yang cukup tepat dan cepat untuk menanggulangi bahaya kelaparan tersebut. Namun, satu hal yang kita mungkin lupa bahwa dengan melakukan impor secara terus menerus kita akan mengalamai ketergantungan kepada pihak luar, pasar akan terdistorsi dengan merebaknya produk-produk impor karena kran impor yang dibuka oleh pemerintah dengan pajak rendah. Impor juga akan membebani pengeluaran negara, memang langkah cepat sebagai tindakan awal, pemerintah bisa saja melakukan impor baru diikuti oleh program diversifikasi pangan.
Diversifikasi pangan
Pemerintah sebagai penjamin terhadap ketersediaan pangan bagi warga negaranya, tidak bisa hanya terpaku kepada ketersediaan beras saja. Harus ada suatu diversifikasi pangan untuk menjamin ketahanan pangan, karena ketika kita berbicara mengenai pangan yang terpikirkan oleh kita adalah beras dan beras. Mindset manusia Indonesia harus mampu dirubah bahwa pangan itu hanya beras saja, sehingga budaya kalau belum makan nasi sama saja belum makan yang melekat di warga kita bisa kita tanggalkan. Diversifikasi harus digalakkan dengan berusaha mengkonsumsi atau mengganti pola makan nasi dengan pangan lainnya seperti mie, ubi, sagu, dan lainnya yang nilai gizi dan kalorinya setara denga nasi. China dan Vietnam mempunyai kebudayaan untuk memakan mie, India mempunyai kebudayaan memakan roti, sedangkan kita, negara yang jelas-jelas mempunyai beragam makanan, seperti Pecel, Gado-gado, Papeda dan lainnya yang tak kalah dengan China dan Vietnam dengan mie-nya, dan India dengan rotinya.
Jumlah penduduk Indonesia yang pada saat sekarang ini berjumlah 220 juta jiwa lebih merupkan suatu angka yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pangannnya, sehingga tak heran bila ketahanan pangan kita yang tidak pernah beres akan menimbulkan ancaman kelaparan yang akhirnya dapat menimbulkan kerawanan terhadap kestabilan keamanan bangsa. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemantapan ketahanan pangan harus dilakukan dengan (a) diversifikasi pangan, mengandalkan keunggulan keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya (termaksuk budaya dan kebiasaan pangan) lokal; (b) mengutamakan produksi dalam negeri, dan menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau; dan (c) peningkatan pendapatan masyarakat terutama petani dan nelayan.
Pangan lokal
Meski hambatan-hambatan itu nyata, mengembalikan kejayaan pangan lokal tidaklah sulit. Hanya diperlukan perhatian dan dukungan semestinya dari pemerintah. Sama halnya dengan Pemerintah Jepang, dukungan itu dapat diberikan melalui banyak cara, mulai dari bantuan teknologi pascapanen, penyediaan bibit berkualitas, pengembangan teknologi pengolahan pangan, penyediaan infrastruktur gudang, penjaminan pasar, sampai promosi.
Potensi ketersediaan pangan lokal sangat melimpah. Misalnya umbi-umbian, tidak seperti beras, umbi-umbian dapat tumbuh dengan baik di hampir seluruh wilayah di Indonesia, bahkan dapat ditanam di lantai hutan sebagai tanaman sela. Sebagai gambaran jika satu persen lantai hutan Indonesia ditanami ubi kayu berpotensi menghasilkan 20 juta ton ubi kayu segar atau setara 7 juta ton tepung ubi kayu. Biaya investasi untuk mengembangkan lahan sehingga siap ditanami umbi-umbian jauh lebih kecil dibandingkan dengan investasi pembukaan lahan untuk padi.
Agar dapat menggantikan beras, pengolahan umbi-umbian menjadi tepung adalah pilihan terbaik dengan beberapa alasan. Pertama, tepung adalah produk yang praktis dari sisi penggunaan. Dalam bentuk tepung, produk bisa langsung diproses sebagai makanan instan atau sebagai bahan baku produk pangan lain. Kedua, teknologi pengolahan tepung sangat mudah dikuasai dengan biaya murah. Karena itu, para pelaku usaha skala kecil-menengah juga dapat terlibat dalam mengembangkan usaha ini. Ketiga, tepung mudah difortifikasi dengan nutrisi yang diperlukan. Dan keempat, masyarakat telah terbiasa mengonsumsi makanan yang berasal dari tepung.
Baru-baru ini tim peneliti pangan dari sebuah universitas di Jawa Timur berhasil mengembangkan tepung ubi kayu dengan karakteristik tertentu yang memungkinkannya dapat menggantikan beras dan terigu. Tepung tesebutyang harga pokok produksinya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pokok produksi terigu telah digunakan untuk membuat berbagai bahan makanan olahan, seperti roti, kue kering, kue basah, mi instan, dan mi basah.
Bisa dibayangkan, dari satu persen lantai hutan saja, kita dapat menghasilkan 7 juta ton tepung ubi kayu, suatu jumlah yang dapat menambal kekurangan beras secara signifikan sehingga kita tidak lagi harus mengimpor. Kita juga dapat mengganti penggunaan terigu, bahan pangan yang setiap tahun juga kita impor sekitar 4 juta ton. Belum lagi efek lain, seperti penciptaan banyak lapangan kerja baru di sektor budidayaĆ¢€”sektor ini umumnya padat karya, industri pengolahan dan pemasaran.
Jadi jelas sekali bahwa fenomena bahaya kelaparan, kurang gizi, busung lapar bahkan sampai bahaya kematian dapat dicegah dengan program diversifikasi ini menuju ketahanan pangan yang dicita-citakan. Oleh karena itu dituntut keseriusan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang menikmati pemerataan pembangunan, sehingga lost generation dapat kita cegah bersama. Sehingga salah satu criteria keberhasilan dari Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah dengan terciptanya kondisi ketahanan pangan yang berbasis pada kebudayaan dan sumberdaya lokal. Besar harapan, baik Pemerintah Pusat dan Daerah bisa bekerjasama sesuai jargon Presiden SBY 'Bersama Kita Bisa' mampu mewujudkan terciptanya kondisi masyarakat yang hidup dalam tingkat dan kondisi gizi yang baik melalui Program Revilatisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Hanya dengan memberi perhatian cukup ke pengembangan pangan lokal, kita dapat menuntaskan masalah impor beras
Monday, December 20, 2010
Pentingnya Wirausaha
1. Mengapa Indonesia harus Memperbanyak Entrepreneurship?
Dengan adanya pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari ketersediaan lapangan kerja mengharuskan bangsa Indonesia memperbanyak Entrepreneurship, kaum wirausaha/ wiraswasta, pengusaha, Usaha Kecil Menengah ( UKM ), dan pada kaum muda mandiri. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran.
Menambah pegawai negeri bukan solusi, menambah pegawai negeri akan semakin menguras APBN, semakin menguras keuangan negara, sementara pegawai yang ada saat ini kinerjanya belum maksimal, kualitasnya juga masih dipertanyakan. Banyak pegawai negeri berprinsip kerja serius dibayar, kerja santai juga dibayar, kenapa harus serius. Memang tidak semua pegawai negeri bermental demikian, maaf.
Banyaknya PHK menunjukkan bahwa kinerja para pengusaha menurun, banyak orang malah memojokkan para pengusaha, tidak semua pengusaha buruk, mereka butuh iklim usaha yang kondusif, mereka butuh fasilitas dari pemerintah untuk melawan badai krisis global yang mendera. Mereka tidak mampu bersaing, para buruh menuntuk kenaikan gaji sementara pengusaha menjerit, jangankan menaikkan gaji bisa menggaji rutin saja sudah tidak mampu, ujung-ujungnya PHK besar besaran.
2. Definisi entrepreneur seperti apa?
Seorang yang memiliki daya kreasi dan inovasi untuk merubah barang yang tidak berguna menjadi bernilai, merubah sampah menjadi pupuk organik yang bermanfaat, merubah kebiasaan dari sekedar brosing untuk suka-suka dirubah menjadi kegiatan bisnis yang bernilai ( menjadi Peluang Bisnis Online&Internet Marketing ), merubah product open source menjadi product yang bisa membantu banyak orang dan bisa digunakan dengan mudah sehingga menjadi bernilai dan laku dijual.
Berani mengambil resiko dari setiap kegiatan, penelitian, riset dalam rangka membuat produk baru, menemukan cara baru, mendapatkan jawaban baru dari setiap masalah yang muncul disekelilingnya.
Tanggap terhadap perubahan, tidak mudah menyerah, selalu punya alternatif penyelesaian, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan takdir.
Tidak takut rugi, tidak takut salah, tapi takut kalau tidak melakukan kegiatan, takut kalau hidupnya hanya menjadi beban, hanya bisa meminta, hanya bisa menunggu dari perubahan itu sendiri. Enterpreneur turut andil dalam sejarah perubahan.
3. Berapa wirausahawan yang dibutuhkan agar suatu negara bisa menjadi makmur?
Pendapat Sosiolog David McClelland suatu negara bisa menjadi makmur bila ada entrepreneur sedikitnya 2% dari jumlah penduduk. Singapura sudah 7,2% padahal pada 2001 baru 2,1%. Sedangkan Indonesia hanya 0,18% dari penduduk atau 400.000-an orang. Itulah kenapa Indonesia dibolak balik, tetap saja ketinggalan dengan negara tetangga. Bahkan para anggota legislatif banyak yang tidak tahu, tapi bicara banyak tentang kemajuan Indonesia. Bagaimana kita bisa membuat perubahan semantara kita sendiri tidak pernah melakukan perubahan, dan tidak pernah memberi contoh nyata, setiap orang bisa bicara, tapi sedikit orang yang mau dan bisa mempraktekkannya.
4. Mengapa Indonesia sedikit Wirausaha?
Ini mungkin hasil penjajahan yang terlalu lama, selalu diberi ikan bukan diberi kail dan jala oleh para pemimpin, para orang tua, para dosen dan guru di sekolah. Kebanyakan orang tua kita petani, dan pegawai negeri, pegawai negeri itu masuk zona aman, kerja dapat gaji, tidak kerja juga dapat gaji. Sekolah kita hanya mendidik jadi orang yang pintar teori, tapi sedikit sekali praktek, pinter debat tapi kurang kerja nyata.
Kebanyakan dari kita bermental karyawan, bermental buruh, bukan salahnya tapi keadaan, lingkungan, kultur yang telah menempatkan pegawai adalah pekerjaan yang paling aman, pegawai negeri adalah impian setiap orang tua.
Yang paling parah adalah tidak mudah menjadi pengusaha, buruh demo minta naik gaji&fasilitas lainnya, sementara kinerja para buruh belum maksimal, perijinan yang sulit, mencari modal juga sulit, apalagi tidak punya jaminan, bahan baku mahal, banyak uang siluman, biaya produksi tinggi, listrik mahal, dan banyak masalah yang sering terabaikan.
5. Sumber Alam Melimpah, Sumber Energi Banyak, Kenapa Masih tidak makmur?
Semua orang bicara target kemakmuran, tapi bila entrepreneurship tidak diajarkan, semuanya tidak pernah akan tercapai, sejarah yang membuktikan.
Indonesia memiliki banyak komoditas, tambang mineral dan penghasil energi berlimpah tapi bukan bangsa kita yang mengubah menjadi end product ( produk akhir ), yang bermutu dan bernilai mahal harganya. Bila tidak ada tambahan nilai ( added value ) oleh bangsa kita, Indonesia tetap miskin. Kita lihat investasi dari luar negeri, orang kita jadi apa? Buruh!
6. Kenapa banyak yang menjadi TKI?
Mungkin kita bertanya kenapa banyak orang mencari kerja di luar negeri, di Taiwan, di Malaysia, Hongkong, Singapore. Itu Karena di Indonesia sedikit lowongan kerja, kalaupun toh ada gaji buruh di Indonesia terlalu minim.
Ini disebabkan karena sedikit entrepreneur yang bisa menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.Untuk itu perlu membekali kaum muda kemampuan menciptakan lapangan kerja baru, membuat sesuatu yang baru dengan memaksimalkan yang sudah ada. Tugas dan tanggung jawab para pendidik dan para praktisi untuk membekali kaum muda dan mensinergikan antara teori dan praktek dilapangan serta menumbuhkan jiwa wirausaha ” Entrepreneurship ”. Entrepreneur tidak hanya menolong mereka yang menganggur tapi menciptakan kesejahteraan masyarakat, lingkungan dan bangsa. Dan, kehadiran mereka lebih dibutuhkan dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat, bukan modal asing.
Dengan adanya pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari ketersediaan lapangan kerja mengharuskan bangsa Indonesia memperbanyak Entrepreneurship, kaum wirausaha/ wiraswasta, pengusaha, Usaha Kecil Menengah ( UKM ), dan pada kaum muda mandiri. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran.
Menambah pegawai negeri bukan solusi, menambah pegawai negeri akan semakin menguras APBN, semakin menguras keuangan negara, sementara pegawai yang ada saat ini kinerjanya belum maksimal, kualitasnya juga masih dipertanyakan. Banyak pegawai negeri berprinsip kerja serius dibayar, kerja santai juga dibayar, kenapa harus serius. Memang tidak semua pegawai negeri bermental demikian, maaf.
Banyaknya PHK menunjukkan bahwa kinerja para pengusaha menurun, banyak orang malah memojokkan para pengusaha, tidak semua pengusaha buruk, mereka butuh iklim usaha yang kondusif, mereka butuh fasilitas dari pemerintah untuk melawan badai krisis global yang mendera. Mereka tidak mampu bersaing, para buruh menuntuk kenaikan gaji sementara pengusaha menjerit, jangankan menaikkan gaji bisa menggaji rutin saja sudah tidak mampu, ujung-ujungnya PHK besar besaran.
2. Definisi entrepreneur seperti apa?
Seorang yang memiliki daya kreasi dan inovasi untuk merubah barang yang tidak berguna menjadi bernilai, merubah sampah menjadi pupuk organik yang bermanfaat, merubah kebiasaan dari sekedar brosing untuk suka-suka dirubah menjadi kegiatan bisnis yang bernilai ( menjadi Peluang Bisnis Online&Internet Marketing ), merubah product open source menjadi product yang bisa membantu banyak orang dan bisa digunakan dengan mudah sehingga menjadi bernilai dan laku dijual.
Berani mengambil resiko dari setiap kegiatan, penelitian, riset dalam rangka membuat produk baru, menemukan cara baru, mendapatkan jawaban baru dari setiap masalah yang muncul disekelilingnya.
Tanggap terhadap perubahan, tidak mudah menyerah, selalu punya alternatif penyelesaian, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan takdir.
Tidak takut rugi, tidak takut salah, tapi takut kalau tidak melakukan kegiatan, takut kalau hidupnya hanya menjadi beban, hanya bisa meminta, hanya bisa menunggu dari perubahan itu sendiri. Enterpreneur turut andil dalam sejarah perubahan.
3. Berapa wirausahawan yang dibutuhkan agar suatu negara bisa menjadi makmur?
Pendapat Sosiolog David McClelland suatu negara bisa menjadi makmur bila ada entrepreneur sedikitnya 2% dari jumlah penduduk. Singapura sudah 7,2% padahal pada 2001 baru 2,1%. Sedangkan Indonesia hanya 0,18% dari penduduk atau 400.000-an orang. Itulah kenapa Indonesia dibolak balik, tetap saja ketinggalan dengan negara tetangga. Bahkan para anggota legislatif banyak yang tidak tahu, tapi bicara banyak tentang kemajuan Indonesia. Bagaimana kita bisa membuat perubahan semantara kita sendiri tidak pernah melakukan perubahan, dan tidak pernah memberi contoh nyata, setiap orang bisa bicara, tapi sedikit orang yang mau dan bisa mempraktekkannya.
4. Mengapa Indonesia sedikit Wirausaha?
Ini mungkin hasil penjajahan yang terlalu lama, selalu diberi ikan bukan diberi kail dan jala oleh para pemimpin, para orang tua, para dosen dan guru di sekolah. Kebanyakan orang tua kita petani, dan pegawai negeri, pegawai negeri itu masuk zona aman, kerja dapat gaji, tidak kerja juga dapat gaji. Sekolah kita hanya mendidik jadi orang yang pintar teori, tapi sedikit sekali praktek, pinter debat tapi kurang kerja nyata.
Kebanyakan dari kita bermental karyawan, bermental buruh, bukan salahnya tapi keadaan, lingkungan, kultur yang telah menempatkan pegawai adalah pekerjaan yang paling aman, pegawai negeri adalah impian setiap orang tua.
Yang paling parah adalah tidak mudah menjadi pengusaha, buruh demo minta naik gaji&fasilitas lainnya, sementara kinerja para buruh belum maksimal, perijinan yang sulit, mencari modal juga sulit, apalagi tidak punya jaminan, bahan baku mahal, banyak uang siluman, biaya produksi tinggi, listrik mahal, dan banyak masalah yang sering terabaikan.
5. Sumber Alam Melimpah, Sumber Energi Banyak, Kenapa Masih tidak makmur?
Semua orang bicara target kemakmuran, tapi bila entrepreneurship tidak diajarkan, semuanya tidak pernah akan tercapai, sejarah yang membuktikan.
Indonesia memiliki banyak komoditas, tambang mineral dan penghasil energi berlimpah tapi bukan bangsa kita yang mengubah menjadi end product ( produk akhir ), yang bermutu dan bernilai mahal harganya. Bila tidak ada tambahan nilai ( added value ) oleh bangsa kita, Indonesia tetap miskin. Kita lihat investasi dari luar negeri, orang kita jadi apa? Buruh!
6. Kenapa banyak yang menjadi TKI?
Mungkin kita bertanya kenapa banyak orang mencari kerja di luar negeri, di Taiwan, di Malaysia, Hongkong, Singapore. Itu Karena di Indonesia sedikit lowongan kerja, kalaupun toh ada gaji buruh di Indonesia terlalu minim.
Ini disebabkan karena sedikit entrepreneur yang bisa menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.Untuk itu perlu membekali kaum muda kemampuan menciptakan lapangan kerja baru, membuat sesuatu yang baru dengan memaksimalkan yang sudah ada. Tugas dan tanggung jawab para pendidik dan para praktisi untuk membekali kaum muda dan mensinergikan antara teori dan praktek dilapangan serta menumbuhkan jiwa wirausaha ” Entrepreneurship ”. Entrepreneur tidak hanya menolong mereka yang menganggur tapi menciptakan kesejahteraan masyarakat, lingkungan dan bangsa. Dan, kehadiran mereka lebih dibutuhkan dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat, bukan modal asing.
Subsidi BBM, Perlukah dihapuskan?
Sejak kenaikan harga BBM yang drastis hingga lebih dari 100% telah terjadi penurunan kualitas kehidupan di masyarakat artinya terjadinya pemiskinan hal ini disebabkan terjadinya kenaikan BBM telah menyebabkan efek berantai yakni naiknya semua harga hampir disemua komoditas.
Pemerintah selama ini hanya melihat kenaikan BBM ini dari kacamata pengurangan subsidi BBM dimana diharapkan setelah terjadinya pengurangan subsidi BBM diharapkan beban pemerintah khususnya yang berkaitan dengan subsidi semakin berkurang bahkan lalu kemudian akan habis dengan sendirinya sehingga pemerintah tidak perlu lagi melakukan subsidi BBM yang membebani lebih dari 60% dari total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Jika digabungkan dengan subsidi listrik yang note bene juga merupakan subsidi BBM, karena tenaga listrik di Indonesia 90% masih menggunakan tenaga diesel dengan solar sebagai bahan baku utama, maka total subsidi bbm yang dikeluarkan adlaah 75% dari total subsidi yang harus dikeluarkan. Hal merupakan pengeluaran subsidi yang sangat besar karena menyedot dana senilai 89 triliun rupiah bandingkan dengan subsidi pendidikan yang hanya 15% atau 30 triliun. Tentunya subsidi BBM membebani pemerintah dan rakyat.
BBM merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat di perkotaan, coba kita lihat jika pagi ketika para pegawai kantoran datang dari daerah pinggiran menuju kota Jakarta (down town) atau sore pada saat pekerja kantoran telah menyelasaikan tugasnya dan bergerak meninggalkan Jakarta menuju daerah pinggiran Jakarta (sub urban), seluruh jalanan di Jakarta atau kota-kota besar lainnya disibukan dengan kemacetan yang luar biasa, sehingga jarak sepuluh kilometer yang seharusnya dapat ditempuh hanya dalam waktu 10 menit menjadi 30 hingga 40 menit dan waktu tempuh ini dari tahun ketahun senantiasa mengalami kenaikan. Misal jarak Jakarta kota ke blok m pada tahun 1990 dapat ditempuh hanya dengan 20 menit, tahun 1995 ditempuh 30 menit dan pada tahun 2003 menjadi satu jam. dapat dilihat bahwa penyebab kemacetan tersebut adalah kendaraan pribadi baik mobil atau motor.
Penikmat Subsidi
Hingga akhir tahun 2006, jumlah yang terdaftar mencapai 7.015.000 unit. Yang mengeherankan, 98 persen diantaranya adalah kendaraan milik pribadi.
Dan 2% kendaraan umum ini artinya mereka yang berpopulasi 98% atau sekitar 6.875.000 inilah yang selama ini menikmati subsidi BBM. Untuk tahun 2007 ini saja pemerintah menganggarkan dana subsidi BBM sebesar Rp 89 triliun. Sedangkan kendaraan umum (tujuan semula dari subsidi) hanya menikmati subsidi sebesar 1,78 triliun sedangkan sisanya 87,22 Triliun dinikmati oleh masyarakat mampu yang tinggal di perkotaan. Sekali lagi dana subsidi BBM menjadi tidak tepat sasaran karena hanya mensubsidi sebagian besar masyarakat kaya perkotaan.
Kenapa ini bisa terjadi karena pemerintah terlalu memanjakan orang-orang kaya yang memilik kendaraan pribadi baik mobil atau motor pribadi, mereka yang menyedot dan menikmati subsidi BBM. Hitung saja jika seorang pemilik mobil 1500 cc dalam sebulan menghabiskan bensin sekitar 150 liter dan mereka membayar Rp 675.000, berapa subsidi yang mereka nikmati? Pemerintah membayar subsidi sebesar Rp 12.500 perliter bensin yang dikeluarkan hal ini didapat dari harga jual eceran Rp 4.500 dari harga jual internasional perliter US $ 1.8 (Rp 17.000). jadi subsidi yang dinikmati untuk pembelian 150 liter adalah Rp 1.875.000,- dan semakin besar jumlah BBM yang mereka habiskan maka semakin besar dana masyarakat yang telah ia habiskan.
Efek kenaikan BBM bagi masyarakat pedesaan
Bandingkan dengan masyarakat desa dimana lebih 80% Indonesia berada tiba-tiba harus membayar ongkos kenaikan harga-harga karena pemerintah (konon katanya) sudah tidak sanggup lagi menutupi subsidi BBM. Mereka yang selama ini menggunakan transportasi sepeda tiba-tiba tidak bisa makan karena Gula, Beras, Minyak Goreng, dan Minyak Tanah tiba-tiba naik, sedangkan produk-produk pertanian atau gaji pegawai kecil tidak naik.
Diberitakan bahwa harga Cabe di tingkat petani di brebes perkilo hanya Rp 1500 dari harga normal Rp 6000 sedangkan di Jakarta perkilo Rp 5000 kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pengusaha salah satunya harus membayar ongkos transport yang mahal. Akibatnya para petani lebih suka tomatnya busuk dikebun daripada harus membayar ongkos petik belum dihitung ongkos tanam dan perawatan.
Alternatif Solusi
Subsidi dan juga pajak merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat. Dalam praktiknya, bisa berupa subsidi pendidikan atau kesehatan, seperti diterapkan sejumlah negara. Warga negara dapat membayar sangat murah, atau bahkan gratis sama sekali. Bentuk subsidi lain, misalnya pemberian santunan kepada pengangguran.
Sementara di Indonesia, subsidi terbesar diwujudkan dalam bentuk subsidi harga BBM. Pada subsidi BBM ini, pemerintah kita “membayari” sebagian harga BBM yang dibeli masyarakat, sehingga harga BBM menjadi lebih murah daripada nilai sebenarnya. Jadi kalo begitu BBM harus dinaikan lagi agar subsidi hilang?
Langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah adalah dengan mengurangi atau membatasi pihak-pihak yang sekarang menikmati subsidi BBM secara berlebihan yakni masyarakat kaya perkotaan. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah:
Pertama dengan melakukan pembatasan pemilikan kendaraan bermotor secara bertahap. Misalnya dengan langkah-langkah:
- Menaikan tarif, tarif parkir sekarang yang hanya Rp. 2.000 per jam menjadi minimal Rp 25.000 (bandingkan dengan Singapore, Hongkong, Tokyo yang tariff parkir, even dihitung dengan pendapatan mereka, tetap mahal kalkulasi Rp 50.000 s/d 250.000 perjam di us 12-15 u$).
- Pembatasan usia kendaraan, misal kendaraan yang berhak beredar di Jakarta adalah kendaraan yang berusia maksimal 10 tahun kendaraan pribadi dan 15 tahun untuk kendaraan umum jika melebihi usia maka kendaraan tersebut harus diremajakan, dikeluarkan dari Jakarta atau dihancurkan.
- Pembatasan kepemilikan kendaraan dengan mensyaratkan setiap pemilik kendaraan pribadi harus menyediakan ruang bagasi dan kendaraan pribadi tidak boleh diparkir disimpan ditempat umum. Selain itu setiap pembelian kendaraan harus disertakan dengan denah rumah serta jika ingin menambah jumlah kendaraan pribadi harus mengajukan permohonan dengan melampirkan data jumlah keluarga.
Kedua, memperbanyak rumah susun, sekarang ini kebanyakan karyawan yang bekerja di Jakarta tinggal di pinggiran kota, sehingga dibutuhkan sarana transportasi yang banyak menyedot BBM untuk mengantar ke tempat kerja, jika pemerintah menyediakan perumahan bagi karyawan rendahan ini maka kebutuhan akan sarana transportasi jarak menengah dan jauh akan menjadi berkurang. Singapura dan Philipina telah membudayakan masyarakat untuk tinggal di apartemen.
sehingga jika hal itu diterapkan semakin sedikit orang yang memboroskan energi dan menyedot subsidi BBM. Sehingga dana subsidi BBM yang luar biasa besar dapat digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat seperti subsidi pendidikan, sarana transportasi umum, perumahan, investasi, rumah susun, taman, fasilitas umum, fasilitas olahraga dan lain-lain.
Pemerintah selama ini hanya melihat kenaikan BBM ini dari kacamata pengurangan subsidi BBM dimana diharapkan setelah terjadinya pengurangan subsidi BBM diharapkan beban pemerintah khususnya yang berkaitan dengan subsidi semakin berkurang bahkan lalu kemudian akan habis dengan sendirinya sehingga pemerintah tidak perlu lagi melakukan subsidi BBM yang membebani lebih dari 60% dari total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Jika digabungkan dengan subsidi listrik yang note bene juga merupakan subsidi BBM, karena tenaga listrik di Indonesia 90% masih menggunakan tenaga diesel dengan solar sebagai bahan baku utama, maka total subsidi bbm yang dikeluarkan adlaah 75% dari total subsidi yang harus dikeluarkan. Hal merupakan pengeluaran subsidi yang sangat besar karena menyedot dana senilai 89 triliun rupiah bandingkan dengan subsidi pendidikan yang hanya 15% atau 30 triliun. Tentunya subsidi BBM membebani pemerintah dan rakyat.
BBM merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat di perkotaan, coba kita lihat jika pagi ketika para pegawai kantoran datang dari daerah pinggiran menuju kota Jakarta (down town) atau sore pada saat pekerja kantoran telah menyelasaikan tugasnya dan bergerak meninggalkan Jakarta menuju daerah pinggiran Jakarta (sub urban), seluruh jalanan di Jakarta atau kota-kota besar lainnya disibukan dengan kemacetan yang luar biasa, sehingga jarak sepuluh kilometer yang seharusnya dapat ditempuh hanya dalam waktu 10 menit menjadi 30 hingga 40 menit dan waktu tempuh ini dari tahun ketahun senantiasa mengalami kenaikan. Misal jarak Jakarta kota ke blok m pada tahun 1990 dapat ditempuh hanya dengan 20 menit, tahun 1995 ditempuh 30 menit dan pada tahun 2003 menjadi satu jam. dapat dilihat bahwa penyebab kemacetan tersebut adalah kendaraan pribadi baik mobil atau motor.
Penikmat Subsidi
Hingga akhir tahun 2006, jumlah yang terdaftar mencapai 7.015.000 unit. Yang mengeherankan, 98 persen diantaranya adalah kendaraan milik pribadi.
Dan 2% kendaraan umum ini artinya mereka yang berpopulasi 98% atau sekitar 6.875.000 inilah yang selama ini menikmati subsidi BBM. Untuk tahun 2007 ini saja pemerintah menganggarkan dana subsidi BBM sebesar Rp 89 triliun. Sedangkan kendaraan umum (tujuan semula dari subsidi) hanya menikmati subsidi sebesar 1,78 triliun sedangkan sisanya 87,22 Triliun dinikmati oleh masyarakat mampu yang tinggal di perkotaan. Sekali lagi dana subsidi BBM menjadi tidak tepat sasaran karena hanya mensubsidi sebagian besar masyarakat kaya perkotaan.
Kenapa ini bisa terjadi karena pemerintah terlalu memanjakan orang-orang kaya yang memilik kendaraan pribadi baik mobil atau motor pribadi, mereka yang menyedot dan menikmati subsidi BBM. Hitung saja jika seorang pemilik mobil 1500 cc dalam sebulan menghabiskan bensin sekitar 150 liter dan mereka membayar Rp 675.000, berapa subsidi yang mereka nikmati? Pemerintah membayar subsidi sebesar Rp 12.500 perliter bensin yang dikeluarkan hal ini didapat dari harga jual eceran Rp 4.500 dari harga jual internasional perliter US $ 1.8 (Rp 17.000). jadi subsidi yang dinikmati untuk pembelian 150 liter adalah Rp 1.875.000,- dan semakin besar jumlah BBM yang mereka habiskan maka semakin besar dana masyarakat yang telah ia habiskan.
Efek kenaikan BBM bagi masyarakat pedesaan
Bandingkan dengan masyarakat desa dimana lebih 80% Indonesia berada tiba-tiba harus membayar ongkos kenaikan harga-harga karena pemerintah (konon katanya) sudah tidak sanggup lagi menutupi subsidi BBM. Mereka yang selama ini menggunakan transportasi sepeda tiba-tiba tidak bisa makan karena Gula, Beras, Minyak Goreng, dan Minyak Tanah tiba-tiba naik, sedangkan produk-produk pertanian atau gaji pegawai kecil tidak naik.
Diberitakan bahwa harga Cabe di tingkat petani di brebes perkilo hanya Rp 1500 dari harga normal Rp 6000 sedangkan di Jakarta perkilo Rp 5000 kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pengusaha salah satunya harus membayar ongkos transport yang mahal. Akibatnya para petani lebih suka tomatnya busuk dikebun daripada harus membayar ongkos petik belum dihitung ongkos tanam dan perawatan.
Alternatif Solusi
Subsidi dan juga pajak merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat. Dalam praktiknya, bisa berupa subsidi pendidikan atau kesehatan, seperti diterapkan sejumlah negara. Warga negara dapat membayar sangat murah, atau bahkan gratis sama sekali. Bentuk subsidi lain, misalnya pemberian santunan kepada pengangguran.
Sementara di Indonesia, subsidi terbesar diwujudkan dalam bentuk subsidi harga BBM. Pada subsidi BBM ini, pemerintah kita “membayari” sebagian harga BBM yang dibeli masyarakat, sehingga harga BBM menjadi lebih murah daripada nilai sebenarnya. Jadi kalo begitu BBM harus dinaikan lagi agar subsidi hilang?
Langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah adalah dengan mengurangi atau membatasi pihak-pihak yang sekarang menikmati subsidi BBM secara berlebihan yakni masyarakat kaya perkotaan. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah:
Pertama dengan melakukan pembatasan pemilikan kendaraan bermotor secara bertahap. Misalnya dengan langkah-langkah:
- Menaikan tarif, tarif parkir sekarang yang hanya Rp. 2.000 per jam menjadi minimal Rp 25.000 (bandingkan dengan Singapore, Hongkong, Tokyo yang tariff parkir, even dihitung dengan pendapatan mereka, tetap mahal kalkulasi Rp 50.000 s/d 250.000 perjam di us 12-15 u$).
- Pembatasan usia kendaraan, misal kendaraan yang berhak beredar di Jakarta adalah kendaraan yang berusia maksimal 10 tahun kendaraan pribadi dan 15 tahun untuk kendaraan umum jika melebihi usia maka kendaraan tersebut harus diremajakan, dikeluarkan dari Jakarta atau dihancurkan.
- Pembatasan kepemilikan kendaraan dengan mensyaratkan setiap pemilik kendaraan pribadi harus menyediakan ruang bagasi dan kendaraan pribadi tidak boleh diparkir disimpan ditempat umum. Selain itu setiap pembelian kendaraan harus disertakan dengan denah rumah serta jika ingin menambah jumlah kendaraan pribadi harus mengajukan permohonan dengan melampirkan data jumlah keluarga.
Kedua, memperbanyak rumah susun, sekarang ini kebanyakan karyawan yang bekerja di Jakarta tinggal di pinggiran kota, sehingga dibutuhkan sarana transportasi yang banyak menyedot BBM untuk mengantar ke tempat kerja, jika pemerintah menyediakan perumahan bagi karyawan rendahan ini maka kebutuhan akan sarana transportasi jarak menengah dan jauh akan menjadi berkurang. Singapura dan Philipina telah membudayakan masyarakat untuk tinggal di apartemen.
sehingga jika hal itu diterapkan semakin sedikit orang yang memboroskan energi dan menyedot subsidi BBM. Sehingga dana subsidi BBM yang luar biasa besar dapat digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat seperti subsidi pendidikan, sarana transportasi umum, perumahan, investasi, rumah susun, taman, fasilitas umum, fasilitas olahraga dan lain-lain.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Categories
- [click to popup image in orignal size. and slide show.] (1)
- Cerpen (1)
- Pengantar Bisnis (14)
- Tulisan (4)