Bentuk-bentuk Perusahaan

Dalam pemilikan perusahaan dapatlah dipilih salah satu dari bentuk-bentuk yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Pemilihan bentuk perusahaan harus diputuskan pada saat permulaan dalam melakukan kegiatan perusahaan atau saat perusahaan akan didirikan. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih bentuk perusahaan yang akan didirikan, antara lain :
• Jumlah modal yang dimiliki maupun yang diperlukan untuk memulai usaha
• Kemungkinan penambahan modal yang diperlukan
• Metode dan luasnya pengawasan terhadap perusahaan
• Rencana pembagian laba
• Rencana penentuan tanggung jawab
• Besar kecilnya risiko yang harus dihadapi

Sebagai contoh, diinginkan suatu bentuk perusahaan yang seluruh laba dapat menjadi miliknya dan tidak ada pengawasan oleh pihak lain, maka lebih tepat memakai bentuk usaha perseorangan.
Beberapa bentuk perusahaan yang terdapat di Indonesia adalah :
1) Usaha perseorangan
2) Firma
3) Perseroan Komanditer (CV)
4) Perseroan Terbatas (PT)
5) Perseroan Terbatas Negara (Persero)
6) Perusahaan Daerah
7) Perusahaan Negara Umum (PERUM)
8) Perusahaan Negara Jawatan (PERJAN)
9) Koperasi
10) Yayasan

Masing- masing bentuk mempunyai kebebasan dan tanggung jawab tertentu. Bentuk perusahaan yang paling banyak dipakai adalah Usaha Perseorangan, karena paling mudah mendirikannya. Karakteristik masing-masing perusahaan sangat menentukan bentuk pemilikannya.


Usaha Perseorangan

Merupakan salah satu bentuk yang banyak sekali dipakai di Indonesia. Bentuk ini biasanya dipakai untuk kegiatan usaha yang kecil, atau pada saat permulaan mengadakan kegiatan usaha.

Usaha Perseorang ini dimiliki oleh seseorang, dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan. Walaupun jumlah perusahaan yang ada relatif banyak, tetapi volume penjualan masing-masing relatif kecil. Adapun kebaikan dan keburukan usaha Perseorangan ini adalah sebagai berikut :

a. Kebaikan Usaha Perseorangan

• Seluruh laba menjadi milik pribadi
Bentuk usaha perseorangan ini memungkinkan pemilik menerima 100% laba yang dihasilkan perusahaan.
• Kepuasan Pribadi
Prinsip satu pimpinan merupakan alasan yang paling baik untuk mengambil keputusan dalam pendirian usaha perseorangan. Jika usahanya berhasil, insentif yang diterima akan lebih besar sehingga pemilik akan merasa puas.
• Kebebasan dan Fleksibilitas
Pemilik Usaha Perseorangan tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dalam mengambil suatu keputusan. Maka pemilik, juga sebagai pimpinan dapat mengambil keputusan dengan cepat dalam kesempatan yang pendek.
• Lebih mudah memperoleh kredit
Karena tanggung jawabnya tidak terbatas pada modal usaha saja, tetapi juga kekayaan pribadi dari pemilik, maka risiko kreditnya lebih kecil.
• Sifat Kerahasiaan
Dalam Usaha Perseorangn ini tidak perlu dibuat laporan keuangan atau informasi yang berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan. Dengan demikian masalah tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pesaing

b. Keburukan Usaha Perseorangan

• Tanggung Jawab Pemilik Tidak Terbatas
Artinya kekayaan pribadinya termasuk sebagai jaminan terhadap seluruh utang perusahaan.
• Sumber Keuangannya Terbatas
Karena pemilik hanya satu orang, maka usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya bergantung pada kemampuannya.
• Kekayaan dalam Manajemen
Semua kegiatan seperti pembelian, penjualan, pembelanjaan, pencarian kredit, pengaturan karyawan dan sebagainya, dipegang oleh seorang pemimpin. Ini lebih sulit dibandingkan apabila manajemen dipegang oleh beberapa orang.
• Kelangsungan Usaha Kurang Terjamin
Kematian pemilik, bangkrut, atau sebab-sebab lain dapat menyebabkan Usaha Perseorangan ini berhenti kegiatannya.
• Kurangnya Kesempatan pada Para Karyawan
Karyawan yang bekerja pada usaha perseorangan ini akan tetap menduduki posisinya dalam jangka waktu yang relatif lama.

Firma

Firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, dalam mana tanggung jawab masing-masing anggota firma (disebut firman) tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama. Demikian pula halnya jika menderita rugi, semuanya ikut menanggung.

Walaupun para anggota mempunyai kesatuan nama dalam menjalankan usahanya dan perusahaan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan masing-masing anggota, namun pada umumnya firma bukannlah badan hukum, melainkan sebagai sebutan dari anggota bersama-sama. Ini disebabkan karena masing-masing anggota dengan seluruh harta benda pribadinya bertanggung jawab atas semua hutang perusahaan. Sedangkan badan hukum mempunyai pengertian bahwa tanggung jawab para anggota terhadap hutang perusahaan itu hanya terbatas pada kekayaan dari badan hukum bersangkutan.

Bagi masing-masing anggota sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Apabila hal ini diperbolehkan maka firma tersebut dapat runtuh setiap saat.

Apabila firma memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dibagikan kepada seluruh anggota. Besarnya bagian keuntungan yang akan diterima masing-masing anggota biasanya ditentukan berdasarkan perbandingan modalnya. Apabila terjadi kerugian maka kerugian itu juga ditanggung oleh seluruh anggota dengan perbandingan tertentu menurut perjanjian di antara mereka, meskipun kerugian tersebut hanya diakibatka oleh salah satu anggota.

Dalam keanggotaan, setiap anggota berhak menjadi pimpinan. Anggota tidak diperbolehkan menerima orang lain menjadi anggota dalam firma apabila tidak memperoleh persetujuan dari anggota-anggota yang lain. Keanggotaanya tidak dapat dipindahkan kepada orang lain selama anggota tersebut masih hidup. Biasanya anggota dalam firma ini adalah orang-orang yang sudah saling mempercayai satu dengan yang lain, dan nama untuk firma dapat diambilkan dari nama salah satu atau beberapa anggota.

a. Kebaikan Firma

• Jumlah modalnya relatif lebih besar dari usaha perseorangan sehingga lebih mudah untuk memperluas usahanya.
• Lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar
• Kemampuan manajemnnya lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Di samping itu, semua keputusan diambil bersama-sama.
• Pendiriannya mudah, artinya tidak memerlukan akte.

b. Keburukan firma

• Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan.
• Kelangsungan perusahaan tidak menentu sebab apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, maka secara otomatis firma menjadi bubar.
• Kerugian yang diakibatkan oleh seorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota yang lain.

Perseroan Komanditer (CV)

Berbeda dengan firma, dalam Perseroan Komanditer (CV), terdapat hal yang berbeda yakni salah satu atau beberapa anggota bertanggung jawab tidak terbatas dan anggota yang lain bertanggung jawab secara terbatas terhadap utang-utang perusahaan. Bagi anggota yang disebutkan belakangan (dinamakan komandit) hanya bertanggung jawab sebesar jumlah uang yang mereka masukkan dalam CV itu.

a. Keanggotaan dalam CV

Dalam CV terdapat dua macam anggota, yang juga disebut sekutu atau partner. Sekutu-sekutu tersebut adalah :
• Sekutu Pimpinan (General Partner)
Yakni anggota yang aktif dan duduk sebagai pengurus dalam Perseroan Komanditer, biasanya modal yang disetorkan lebih besar dari anggota yang lain. Sekutu ini bertanggung jawab secara tidak terbatas terhadap utang-utang perusahaan.
• Sekutu Terbatas
Termasuk sekutu terbatas adalah anggota yang bertanggung jawab terbatas terhadap utang perusahaan sebesar modal yang disetorkan, dan mereka tidak diperbolehkan aktif dalam perusahaan.


Dalam Perseroan Komanditer, modal yang ditanamkan oleh para anggota dapat diwujudkan dalam bentuk saham. Mereka yang berhak memegang saham adalah anggota-anggota selain sekutu Pimpinan yang disebut pesero komandit. Pada waktu mendirikan Perseroan Komanditer dapat diadakan suatu ketentuan yang menyatakan bahwa saham-saham tersebut dapat dipindahkan kepada orang lain atau diwariskan.

Saham-saham yang dikeluarkan dapat berupa saham atas nama (opnaam) atau atas tunjuk (aan Toonder). Perbedaan ini penting mengenai cara saham-saham itu berpindah tangan. Apabila saham itu berbunyi atas tunjuk, maka pemindah-tanganan hanya terjadi dengan menyerahkan saham tersebut kepada pihak lain. Sedangakn kalau saham itu berbunyi atas nama, maka pemindah-tanganan tersebut berlaku menurut apa yang telah ditentukan oleh para pesero sewaktu mendirikan perusahaan. Perseroan semacam ini dinamakan Perseroan Komanditer Dengan Saham.

Dalam hal saham-saham yang dikeluarkan bebas untuk diperjualbelikan, Perseroan Komanditer Dengan Saham ini disebut Joint Stock Company, dan apabila saham-saham yang dikeluarkan tidak dapat diperjualbelikan, Perseroan Komanditer Dengan Saham disebut Limited Partnership Association.

b. Kebaikan CV

• Modal yang dikumpulkan lebih besar
• Mudah memperoleh kredit
• Kemampuan manajemennya lebih besar
• Pendiriannya mudah

c. Keburukan CV
• Sebagian anggota / sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas
• Kelangsungan hidupnya tidak menentu
• Sulit untuk menarik kembali modalnya, terutama bagi sekutu pimpinan

Perseroan Terbatas (PT)

Berbeda dengan Usaha Perseorangan, Firma atau Perseroan Komanditer, Perseroan Terbatas juga disebut NV (Naamloze Vennootschap) terdiri atas para pemegang saham (pesero/stockholder) yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang mereka setorkan.

Perseroan Terbatas ini merupakan suatu badan hukum karena memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham. Kepada pemegang saham hanya dibayarkan dividen apabila perseroan itu mendapat laba. Kalau perusahaan menderita rugi, tidak boleh dibayarkan dividen kepada pesero. Oleh karena itu setiap tahun diwajibkan kepada direktu untuk melaporkan keuntungan yang diperolehnya.

Saham yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan Terbatas pada pokoknya dapat digolongkan ke dalam dua jenis saham, yaitu :
a. Saham biasa (common stock) dan
b. Saham istimewa (preferred stock)

Dalam pendirian suatu PT diperlukan adanya akte notaris notaris dan harus dipenuhi syarat-syarat tertentu baik syarat finansial maupun syarat yuridis yang ditentukan oleh negara.

a. Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat dari para pemegang saham. Mereka mempunyai kekuasaan tertinggi dalam PT. Rapat Umum Pemegang Saham biasanya diadakan paling sedikit sekali dalam satu tahun, dan selambat-lambatnya 6 bulan sesudah tahun buku yang bersangkutan.

b. Komisaris
biasanya dalam Rapat Umum Pemegang Saham, para pesero menyerahkan tugas kepada seorang komisaris atau lebih untuk mengawasi segala tindakan direksi dan menjaga agar tindakan direksi tidak merugikan perusahaan. Dalam rapat umum direksi dapat dipilih kembali atau digantikan oleh orang lain, demikian juga dewan komisaris.

c. Dewan Direktur
Dewan Direktur dipilih dan diangkat oleh rapat umum pemegang saham untuk jangka waktu tertentu. Kebanyakan Dewan Direktur dipegang oleh para pesero sendiri, terutama pendiri PT. Adapun tugas-tugas dan kewajiban dari Dewan Direktur secara umum adalah :
1) Mengurus harta kekayaan perseroan
2) Mengemudikan usaha-usaha perseroan
3) Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan
d. Kebaikan Perseroan Terbatas
• Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan
• Kontinuitas perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa peserta, pemilik dapat berganti-ganti
• Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain
• Mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru.
• Manajemen memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal secara efisien.
e. Keburukan Perseroan Terbatas
• PT merupakan subyek pajak tersendiri, sedangkan dividen yang diterima oleh para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan dari pemegang saham bersangkutan
• Pendiriannya lebih sulit, memerlukan akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu
• Ongkos pembentukannya relatif tinggi
• Kurangnya rahasia perusahaan, disebabkan karena segala aktivitas harus dilaporkan kepada pemegang saham, terutama yang menyangkut laba perusahaan

Perseroan Terbatas Negara (Persero)

PT (Persero) merupakan salah satu bentuk perusahaan milik negara yang sebelumnya bernama Perusahaan Negara (PN). Umumnya persero ini terjadi dari Perusahaan Negara yang kemudian diadakan penambahan modal yang ditawarkan kepada pihak swasta.
Tujuan persero adalah mencari keuntungan maksimum dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang ada secara efisien.

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 1969 bahwa :
Yang dimaksud dengan Persero adalah semua perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam mana seluruh atau sebagian saham-sahamnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Perusahaan Daerah (PD)

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Perusahaan Daerah bertujuan mencari keuntungan nantinya dapat dipakai untuk pembangunan daerah. Kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara untuk menghindari prakterk usaha yang tidak efisien.


Perusahaan Negara Umum (Perum)

Seperti perusahaan lain pada umumnya, Perum bertujuan mencari keuntungan, tetapi tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Struktur organisasinya juga tidak berbeda dengan struktur organisasi yang dianut oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya. Contoh Perum antara lain : Perusahaan Umum Listrik Negara, Perusahaan Umum Telekomunikasi, dan sebagainya.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tanggal 28 Desember 1967 dinyatakan bahwa kegiatan usaha Perum terutama ditujukan untuk melayani kepentingan umum baik kepentingan di bidang produksi, distribusi maupun konsumsi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip efisiensi. Bidang –bidang usaha yang dilakukannya biasanya berupa jasa vital (public utilities). Walaupun seluruh modal Perum dimiliki oleh Pemerintah, tidak menutup kemungkinan kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya pada bidang yang sama.

Direksi yang memimpin Perum bertanggung jawab atas segala hubungan hukum dengan pihak lain, diatur menurut hukum perdata. Tuntutan-tuntutan hukum dari pihak luar ditujukan kepada perusahaan, sebab Perum mempunyai status sebagai badan hukum

Perusahaan Negara Jawatan (Perjan)

Contoh perjan di Indonesia adalah Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang mempunyai daerah operasi di Jawa Barat dan Sumatera. Kegiatan yang dilakukan terutama ditujukan untuk kesejahteraan umum dengan memperhatikan segala segi efisiensinya.

Berbeda dengan Perum yang semua kekayaannya dipisahkan dari kekayaan negara, maka Perjan dapat memiliki fasilitas-fasilitas negara sebab merupakan bagian dari Departemen/Direktorat Jenderal. Dalam hal ini hubungan hukum yang berlaku diatur menurut hukum publik, dan seluruh karyawannya berstatus sebagai pegawai negeri

Koperasi

Menurut asal katanya, Koperasi berarti bekerja bersama-sama, dari kata ko dan operasi. Jadi Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang untuk mengadakan kerjasama, bukanlah merupakan konsentrasi modal. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perkoperasian No 12 tahun 1967, Koperasi Indonesia diartikan sebagai : Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum. Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa fungsi Koperasi Indonesia adalah :
1) Alat perjuangan ekonomi untuk perekonomian bangsa Indonesia
2) Alat pendemokrasian ekonomi nasional
3) Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia
4) Alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia, serta dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.
Sumber keuangan koperasi

Untuk menjalankan kegiatan usaha Koperasi, diperlukan modal yang memadai. Modal tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu :
1) Anggota Koperasi
Modal yang dikumpulkan oleh para anggota dapat dibedakan menjadi :
 Simpanan Pokok, yaitu simpana yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat mulai menjadi anggota Koperasi, besarnya tetap dan sama untuk setiap anggota
 Simpana Wajib, yaitu simpanan yang diwajibkan kepada anggota untuk membayar pada waktu tertentu, misalnya sebulan sekali
 Simpanan Sukarela, yaitu simpanan yang besarnya dan waktunya tidak tertentu tergantung pada kerelaan anggota, atau perjanjian antara anggota dengan Koperasi
2) Pinjaman
Pinjaman uang kepada anggota atau pihak lain dapat dilakukan apabila modal yang ada dirasa belum mencukupi.
3) Hasil Usaha
Keuntungan yang diperoleh Koperasi dari hasil penjualan di atas harga belinya dapat ditanamkan kembali untuk memperbesar volume usahanya. Sumber dana seperti itu disebut hasil usaha.
4) Penanaman Modal

Sumber dana dari penanam modal jarang didapat di Indonesia karena banyak usaha lain selain koperasi yang dianggap lebih menarik.

Yayasan

Dasar hukum untuk mendirikan yayasan ini kurang jelas, tetapi umumnya yayasan merupakan sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkna. Tujuan pendiriannya bukanlah untuk mencari keuntungan, melainkan lebih menitik-beratkan pada usaha-usaha sosial, misalnya : yayasan panti asuhan yatim piatu, yayasan pemberi beasiswa, dan sebagainya. Selain itu, banyak juga yayasan yang menjalankan suatu perusahaan baik seluruhnya maupun hanya sebagian. Sebagai contoh adalah yayasan yang menjalankan usaha rumah sakit, yayasan yang menjalankan usaha simpan-pinjam bagi pegawai, dan sebagainya.

Jadi yayasan ini dibentuk sebagai badan hukum yang sesuai untuk berbagai macam kegiatan yang akan dijalankan di luar kondisi persaingan usaha.